TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian dan lembaga menggenjot program padat karya tunai hingga lima kali lipat. Penambahan ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat pedesaan di tengah pandemi Covid-19.
“Jadi kalau biasanya buat 10, sekarang ini 50 kali, paling nggak 5 kali [lipat]. Kalau normal-normal saja nggak akan ada tendangannya,” kata Jokowi membuka rapat terbatas mengenai percepatan program padat karya tunai melalui video conference, Selasa, 7 April 2020.
Presiden menilai saat ini sejumlah kementerian memiliki program yang dapat dikaitkan dengan program padat karya tunai. “Di PUPR, Perhubungan, Pertanian, KKP, di LHK, di BUMN saya kira bisa dipadatkaryakan,” kata dia.
Dalam hal itu, Jokowi menilai bahwa sumber anggaran program dapat berasal dari dana desa. Oleh karena itu dalam kesempatan yang sama dia juga meminta percepatan penyaluran dana desa agar bisa digunakan untuk bantuan sosial dan juga program padat karya tunai.
Sebelumnya, Jokowi juga sempat menjelaskan bahwa program padat karyat tunai di desa perlu digenjot guna mengantisipasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di ibu kota. Seperti diketahui, DKI Jakarta telah memberlakukan pembatasan sosial yang berimbas pada pelaku usaha informal.
Baca Juga:
Adapun program padat karya tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin. Kegiatan ini bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.
Pada akhir bulan lalu, Kementerian PUPR menyatakan akan mempercepat realisasi program Padat Karya Tunai pada 2020 dengan anggaran senilai Rp 8,64 triliun sebagai antisipasi dampak ekonomi wabah virus corona. Anggaran ini digunakan untuk 7 program, yaitu pembangunan jembatan gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
BISNIS
